Dugaan Korupsi Taman Hayati Padang Pariaman, Sejumlah Saksi Diperiksa Jaksa

Advertisements
Advertisements

Padang Pariaman-Pendalaman atas dugaan korupsi dalam pengadaan lahan taman Hayati terus bergulir, bola panas ini terus mengeluding dengan meriksa sejumlah saksi untuk mencari benang merah dalam persoalan yang diduga merugikan uang negara hingga miliaran tersebut.

Pihak kejaksaan Padang Pariaman terus mendalami atas laporan dan melengkapi bukti dugaan korupsinya.Dan sejumlah pejabat tinggi di pemerintahan kabupaten Padang Pariaman ini sudah dipanggil untuk dimintain keterangan.

Pihak  wali korong, oknum wali Nagari dan KAN sampai , oknum camat nya  setempat pun telah di pangil kekantor ke jaksaan negeri pariaman, dan ada yang sudah tiga kali dipanggil dan diperiksa.

Langkah positif yang dilakukan oleh pihak kejaksaan mendapat apresiasi oleh  ketua DPD LSM GPRI ( Gempar peduli rakyat indonesia)  wilayah sumbar yang dikumandoi Zaherman.

Zaherman pun berharap kepada APH ( aparat penegak hukum )  berbaju coklat ini, untuk lebih serius dan membabat habis semua oknum bermental rampok, yang terindikasi merugikan keuangan negara ini.

Zaherman mengatakan, Kalau seadainya masalah ini mentok ditengah jalan atau ibarat ( pisau patah dalam sarung)  tidak tertutup kemukinan,saya sebagai ketua DPD LSM GPRI wilayah sumbar yang saya akan membawa  masalah ke ( komisi pemberantasan korupsi) di Jakarta.

“Kami sudah menyerahkan barang bukti pada  atasan kami di Jakarta” ucap Zaherman.

Diberitakan sebelumnya, bahwa Dugaan korupsi dalam pembebasan taman Hayati yang berpotensi merugikan keuangan Pemerintah,

Satu persatu saksi sudah diundang oleh Kejari Pariaman untuk diminta keteranganya, salah seorang saksi mengatakan pada awak media zonadinamika news com ini membenarkan,  bahwa dirinya telah diudang oleh Kejari Pariaman.

Dalam Pemeriksaan kemarin itu arahnya lebih banyak nanya tentang pengadaan tanah saat itu, aturan yang mendukung nya, baru masuk ke pangadaan taman Hayati , saya terangkan apa adanya pada penyidik, sesuai dengan aturan saat itu, ini ada indikasi yang  prosesnya salah bayar, harusnya yang menerima Pemda kabupaten Padang Pariaman,  karena itu telah pernah dibayar oleh Pemda tahun 2009-2011, sahingga Ada unsur merugikan Negara dengan jelas Pemda Padang Pariaman provinsi Sumatera Barat kehilangan asetnya, terang saksi.

Kami dari LSM GPRI siap memberikan data pendukung dalam menuntaskan dugaan korupsi ini, tegas Zul Nazri kalau kalau pihak penegak hukum di wilayah Sumbar  tutup mata dalam masalah ini,  tidak tertutup kemungkinan kami dari lembaga Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, karena kami sudah mengatongi hampir 100 parsen terkait dalam temuan ini.

Zul Nazri selaku sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Gemar Peduli Rakyat Indonesia Dewan Pimpinan Searah Sumatera Barat (LSM GPRI DPD Sumbar) mengatakan  “Pada awal kegiatan Pembebasan jalan TOL di  Padang– Pariaman ketua Tim Pengadaan Tanah dipimpin oleh Kakanwil BPN Prov.Sumatera Barat, Kabid  Suryati Sos.MM ( Upik) sebagai anggota Tim.Saat itu beliau  masih dinas dengan jabatan Kabid Pengadaan Tanah di BPN Prov dan November 2020 beliau memasuki masa pensiun.

Beliau anggota tim, namuni dilapangan beliau yang paling menonjol atau paling depan menghadapi masyarakat dan aparat, sampai–sampai berani menyatakan tanah kantor bupati Ilegal sehinga membuat semangat masyarakat terutama wali jorong setempat.

Dikatakan, Taman tersebut sudah diganti rugi dengan anggaran Pemkab,Sehinga tidak bisa dihilangkan saja seenaknya oleh panitia pengadaan tanah untuk kegiatan TOl, sekarang dicari-cari alasan bahwa tanah kan belum diganti jadi seolah olah boleh dibayar lagi.

Dan pada tahun 2010 telah dilahirkan peta bidang tanahnya dengan dasar dokumen yang lengkap, jadi BPN tidak bisa mengelak bahwa lokasi taman hayati sudah mempunyai dokumen lengkap untuk diganti rugi oleh Pemkab Padang Pariaman, Akibat arogannya Kabid Suryati Sos mm ( Upik ) tersebut yang berani berkata dari mana bisa itu di akui sebagai aset oleh Pemkab.

Sebelumnya, Jon Priadi SE.sekda kabupaten Padang Pariaman provinsi Sumatera Barat terlihat dingin menanggapinya dan kepada awak media Ini mengatakan taman Hayati ada seluas 10 Hektar dan itu adalah aset pemda. dan pemda Kabupaten Padang Pariaman sudah mengganti pada orang orang yang menyerahkan tanah tersebut,walau ada penggantian lagi dari pihak tol, dan seharusnya soal ganti rugi hatus diserahkan pada pemda kabupaten Padang Pariaman.

Terkait polemik dan juga masalah ganti rugi,Jon Priadi SE.tidak kuasa memberi keterangan lebih lanjut, bahkan menyuruh media konfirmasi pada dinas lingkungan hidup, pasalnya aset taman Hayati tersebut terletak di Dinas lingkungan hidup, rasanya saya kurang pas untuk menjawabnya ucap sekda bersepekulan.

Sementara itu Dinas lingkungan hidup  Padang– Pariaman saat dikonfirmasi berapa minggu beberapa waktu diruang kerjanya,  mengatakan kepada awak media ini, bahwa terkait taman Hayati yang kena dampak pembangunan jalan tol, sang kadis mengatakan sudah tidak ada masalah lagi.

Tanah dengan luas 10 hetar tersebut sudah diganti sebanyak 5 hektar baru, kepada  pemilik tanah tinggal 5 hektar lagi yang akan menyusul dan penggantian tersebut di lakukan oleh PUPR .ucap kadis.

Perjalanan akan pembebasan lahan untuk taman keanekaragaman  Hayati  kabupaten Padang Pariaman yang berlokasi di area ibu kota kabupaten Padang Pariaman di Paritmalintang pada segmen C dan segmen D Dan titik  koordinat  sebagaimana  tertuang  dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati.

Sepertinya pembebasan lahan Taman keanekaragaman Hayati yang memiliki luas 10 HA ini menimbulkan banyak kecurigaan banyak pihak, pasalnya sebelum taman ini didirikan Pemda Padang Pariaman sudah penggantian rugi kepada masyarakat pemilik tanah yang  sebanyak 11 orang pemilik dengan total luas 10 hektare.

Seiring berjalanya waktu, lokasi atau taman ini kembali harus kena gusur karena terkena lokasi rest area jalan tol duku Sicicin. akibat proyek tes area ini pula, peristiwa ganti rugi harus kembali terjadi yang mereka terima Dari pembangunan jalan tol.

Santer informasi dilapangan, ada tangan-tangan oknum dari wali Nagari dan dari badan pertanahan/ dan dinas likungan hidup yang bermain nakal dalam proses pembebasan dan soal ganti rugi.

Akibat tindakan nakal oleh oknum-oknum ini, sehingga sangat berpotensi merugikan keuangan negara dan.(zdn)

This Article Was Written By

Karawang sinawang

Leave a Comment