Lagi, Penebangan Pohon Pinus di Sihorbo Nalela Porsea Disorot Warga

Advertisements
Advertisements

Porsea-ZonadinamikaNews.com. Lagi, Penebangan Pohon Jenis Pinus makin marak terjadi di Wilayah kerja UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Toba Samosir.

Belum lagi usai sorotan masyarakat terhadap penebangan Pohon Pinus di Desa Silamosik I, Kecamatan Porsea yang hingga membuat KPH Wilayah IV Provsu mengeluarkan Surat Penghentian Sementara penebangannya, kini sorotan baru muncul lagi.

Kali ini, sejumlah warga tampaknya mulai menyoroti penebangan pohon Pinus di Siborbo, Desa Nalela, Kecamatan Porsea lantaran diduga tidak mengantongi ijin dari pihak terkait.

Dalam keterangan yang diperoleh dari salah seorang warga yang menduga bahwa telah terjadi penebangan Kayu Pinus di Sihorbo yang dilakukan oleh HS dimana penebangan tersebut diduga tidak memiliki dokumen sebagaimana pernyataannya kepada warga dimaksud.

Dalam keterangan warga (inisial disembunyikan) kepada media, Selasa (23/6/2020) mengaku telah melakukan pembicaraan cecara dua arah dengan pelaku penebang pinus, HS melalui media sosial Whatsup dan memberikan hasil pembicaraannya itu kepada awak media.

Dalam pembicaraan tersebut, ada tiga hal yang ditanyakan warga itu kepada pelaku penebang terkait ketersediaan dokumen seperti SPPL sesuai Hasil Verifikasi lahan, Plotting titik koordinat, dan dokumen ijin keluar produksi kayu.

“Dalam hal tersebut, HS mengaku hanya memiliki Plotting titik koordinat dari Dinas Kehutanan atau UPT KPH IV saja,” tulisnya.

Karenanya, warga tersebut menyatakan bahwa kegiatan penebangan itu jelas kurang lengkap dan dirinya akan membuat laporan terkait ketidak lengkapan dokumen itu.

Seperti diberitakan sebelumnya tentang penebangan Kayu Pinus di Silamosik I Porsea yang begitu banyak mendapat sorotan, bahwa dalam hal penebangan Kayu Pinus sesuai surat dari UPT KPH IV Provsu bahwa kayu pinus merupakan hasil hutan kayu tidak termasuk dalam kriteria kayu hasil budidaya.

Karenanya, masih merujuk kepada surat Kehutanan, apabila kayu pinus akan dimanfaatkan dari lahan masyarakat maka harus terlebuh dahulu memiliki hasil verifikasi keberadaan kayu dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. (JP)

This Article Was Written By

Karawang sinawang

Leave a Comment