LSM LPAKN RI Bawah Kasus Dugaan Korupsi Dana PISEW ke KPK

Advertisements
Advertisements

Jakarta-KarawangSinawang.com.Komisi pemberantasan korupsi republik Indonesia atau ( KPK RI) menerima pengaduan dari lembaga pengawas aset dan keuangan negara republik Indonesia atau (LPAKN RI) Selasa 23 Februari 2021 di gedung KPK RI jalan Kuningan persada kav4 setiabudi Jakarta Selatan pada pukul 11:53 wib.

Dalam surat pengaduan resmi ke KPK tersebut tercatat dalam nomor 010/LSM LPAKN-RI /Vll/2021.dalam surat tersebut tertulis bahwasanya LSM LPAKN RI akan membuat aduan resmi kepada KPK terkait dana pisew anggaran tahun 2020 yang tersebar di 6 kecamatan yang ada di kabupaten Mandailing Natal.

Pelaksanaan Program pembangunan dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW)melalui anggaran yang dikucurkan APBN melalui cipta karya kementerian PUPR tahun anggaran 2020.

Pada umumnya infrastruktur yang dibangun melalui dana pisew adalah jalan produksi sebagai infrastruktur untuk menunjang produksi pertanian dan industri juga prasarana pendukung pemasaran komoditas di kecamatan yang tergabung dalam dua desa.

Program pisew utamanya digunakan untuk membangun infrastruktur untuk mendukung produktivitas masyarakat desa.Sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat di desa

Namun berbalik hal yang ada di Mandailing Natal. Menurut Faisal Haris selaku ketua umum LPAKN RI dana pisew disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu di madina.sehingga pembangunan untuk kepentingan masyarakat melalui dana pisew diduga tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan pemerintah

Salah satu contoh pembangunan infrastruktur jalan rabat beton dari dana pisew yang ada di kecamatan Huta bargot yang sudah hancur dan sama sekali tidak ada perawatan. Padahal umurnya baru beberapa bulan.Faisal juga menduga aliran dana pisew tersebut sudah diselewengkan oleh oknum camat Huta bargot dan juga kepala desanya.

Begitu juga dengan dana pisew yang ada di Banjar Aur kecamatan sinunukan. Kejanggalan tersebut diduga ada pihak yang sengaja menyelewengkan dana untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri dan akhirnya merugikan negara.

maka dari itu Faisal Haris bersama lembaganya LPAKN RI membuat pengaduan langsung ke KPK RI yang ada di Jakarta untuk menuntaskan kasus aliran dana pisew tersebut.

Faisal Haris juga berharap kepada semua pihak yang terlibat dalam aliran dana pisew untuk segera dipanggil dan diperiksa oleh penegak hukum.

Sementara itu Mandailing Natal mendapat jatah dana pisew dari Ditjen kementerian cipta karya melalui kementerian pupr sebesar 600 juta per desa yang terbagi dalam 6 kecamatan yaitu kecamatan Huta bargot.kec naga juang.kec panyabungan barat.kec sinunukan.kec muara batang gadis dan juga kecamatan lembah Sorik Merapi.

(Saepul)

This Article Was Written By

Karawang sinawang

Leave a Comment