Warga Desa Dahana Alasa Resmi Laporkan Aparat PemDes dan Ketua BPD

Advertisements
Advertisements

NIAS UTARA, zonadinamikanews. com, Masyarakat Desa dahana alasa, kecamatan alasa, kabupaten Nias utara, akhirnya secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan dana desa DD yang melibatkan aparat pemerintahan desa bersama Ketua BPD.

Hal itu diungkapkan salah seorang warga Desa dahana alasa yulius zalukhu, ketika dikonfirmasi media setelah menyampaikan laporan di Kantor DPRD, bupati kabupaten Nias utara, selasa(06/4).

“Ya kami berikan laporan secara resmi kepada Kejari Gunungsitoli, DPRD kabupaten Nias utara, dll. atas dugaan penyimpangan dana desa DD yang terjadi di desa kami,” ungkap dia seusai menyerahkan berkas laporan.

Ia menjelaskan, bahwa sejumlah aparat pemerintahan desa bersama ketua bpd desa dahana alasa, kecamatan alasa, kabupaten Nias utara yang dilaporkan atas dugaan penyimpangan dana desa tersebut, masing-masing adalah, mantan kepala desa bersama perangkatnya, dan ketua BPD.


Menurutnya, aparat pemerintahan bersama ketua BPD tersebut diduga melakukan persengkongkolan dalam melakukan penyimpangan dana desa dalam periode 2018sampai dengan 2020 dengan cara Mark Up anggaran hingga kegiatan-kegiatan yang dianggap fiktif.

“Seluruh aparat pemerintahan desa bersama ketua BPD yang kami laporkan, kuat dugaan orang itu terindikasi melakukan penyimpangan, untuk itu kami minta agar pemerintah kabupaten nias utara dapat segera mengevaluasi kinerja pemerintah desa bersama ketua BPD desa dahana alasa ,dan agar aparat penegak hukum dapat menyelidiki dugaan tersebut,” jelas dia.

Dirinya juga mengatakan, selain melaporkan dugaan tersebut ke kepada DPRD, pemerintah kabupaten Nias utara, dan kepada penegak hukum/kajari Gunungsitoli, ia bersama dengan beberapa masyarakat juga melapor kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi sumatera Utara, Ombudsman Rl bahkan ke kementrian desa RI dan ke kementrian keuangan RI. Utusan kita untuk mengantar surat laporan, itu sudah kita berangkatkan tadi pagi.

Ia berharap agar nantinya dalam setiap proses penyelidikan, pihak masyarakat dapat diikut sertakan.

“Jadi kami gak cuma lapor ke pemerintah, DPRD Nias utara dan Kejari Gunungsitoli , tapi sebelum kesini, tadi pagi utusan kami sudah kita berangkatkan tadi untuk mengantar laporan ke BPK provinsi, Ombudsman Rl dan ke kementrian RI ” katanya.

“Yang pasti kami berharap, agar nantinya disetiap proses penyelidikannya, saat auditnya kami dapat dilibatkan, karena memang kami masyarakat asli desa itu, maka secara otomatis kami tau seperti apa kejadian yang ada di sana,” tutupnya. @SONI Mend.

This Article Was Written By

Karawang sinawang

Leave a Comment