SPBU Ditutup, DPRD Angkat bicara.

Advertisements
Advertisements

Manggarai, zonadinamikanews Polemik penutupan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi sorotan anggota DPRD Kab Manggarai dikarenakan hingga kini tak kunjung diselesaikan .

SPBU yang berlokasi di ruas jalur Negara Reo-Kedindi, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sentral bagi kebutuhan masyarakat akan bahan bakar.

Atas penutupan itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai, Silvester Nado, angkat bicara dengan tegas mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai, untuk segera mengambil sikap dan langkah strategis sebagai upaya menyelamatkan roda perekonomian masyarakat di wilayah Reo dan Reok barat.

“Saya minta ketegasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai, agar secepatnya mengambil langkah strategis dan bersikap tegas dalam rangka menyelamatkan Roda perekonomian masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (19/2/2021).

Menurut Nado, penutupan SPBU Reo saat ini sangat berdampak langsung terhadap roda perekonomian masyarakat Reo dan sekitarnya, sebab sebagian besar masyarakat bermata pencaharian petani dan nelayan, dimana kebutuhan akan BBM sangat tinggi dalam menunjang aktivitas ekonomi setiap hari.

“Apalagi kondisi ini terjadi ditengah situasi pandemi Covid-19.

Masyarakat Pantai Utara (Pantura), umumnya sangat merasakan dampak langsung dari penutupan SPBU ini. Kelangkaan BBM hingga sekarang, ibarat tikus yang mati dalam lumbung padi,” tuturnya.

Sungguh ironis, kata Nado, keberadaan pusat Pertamina yang berada di wilayah Reo, sangatlah bertolak belakang terhadap aktivitas para petani, nelayan, pelayanan jasa angkutan, serta jasa angkutan bongkar muat barang, sebab roda perekonomian dirasakan terganggu bahkan lumpuh akibat penutupan SPBU itu.

Anggota DPRD itu menilai Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai tidak tegas bahkan seolah-olah menutup mata dengan situasi kelangkaan BBM yang terjadi di masyarakat.

Sementara, wilayah Reo dan sekitarnya merupakan salah satu wilayah strategis dalam mendukung roda perekonomian di Kabupaten Manggarai.

“Pemerintah Daerah Manggarai tidak boleh kompromi dengan urusan yang berhubungan dengan hajat hidup Orang banyak tegas anggota DPRD itu.

Untuk itu, saya tegaskan agar Pemerintah Daerah Manggarai mencabut Ijin SPBU yang bermasalah,”tegas Nado

Nado berharap, Pemerintah Daerah Manggarai harus menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat Pantura khususnya dan masyarakat Manggarai pada umumnya. Selain menunjukkan keberpihakan, Pemerintah Daerah Manggarai juga harus bisa menjaga wibawa sebagai Lembaga yang menentukan arah kebijakan di Bumi Congkasae ini.tutur Nado.

(didimus)

This Article Was Written By

Karawang sinawang

Leave a Comment