Ini 10 Perusahaan Karawang Terancam di Cabut Izin Operasi Penyebab Sebaran Covid-19

Advertisements
Advertisements

KARAWANG – KarawangSinawang.com.Lonjakan pasien positif corona virus 19 di Karawang diduga tidak terlepas lalainya pihak pengusaha dalam melakukan pencengahannya.Dampak ini membuat pemerintahan Karawang ambil tindakan tegas.

Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Karawang akan merekomendasikan Izin operasional dan mobilitas (IOM) 10 perusahaan dicabut.

Kepala Disperindag Karawang Ahmad Suroto mengatakan, pencabutan izin direkomendasikan lantaran 10 perusahaan tersebut memiliki kasus Covid-19 di pabrik mereka.

Meski begitu, kata Suroto, ia masih menunggu arahan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana terkait rekomendasi itu.

“Kalau kita rekom dan disetujui pimpinan, maka ditutup izin (IOM)-nya,” kata Suroto Senin (11/1/2021).Suroto mengatakan, IOM selama pandemi Covid-19 mencakup beberapa aturan.

Salah satunya adalah perusahaan harus melaporkan secara berkala tentang informasi penularan dan penanganan Covid-19.

Dengan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-9, perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan pelacakan dan menyediakan fasilitas isolasi, serta jaminan kesehatan untuk karyawannya. IOM dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

“Laporan itu wajib dilakukan. Ke Puskesmas, Dinas Kesehatan termasuk kepada Disperindag,” kata dia.

Penyumbang klaster Covid-19 terbesar
Suroto mengatakan, industri menjadi klaster terbesar Covid-19 di Karawang. Dari jumlah 6.973 orang yang terkonfirmasi positif virus corona, 3.000 di antaranya berasal dari klaster industri.

Suroto mengatakan, dari 680 pabrik yang memiliki IOM selama pandemi, sebanyak 270 perusahaan menjadi klaster Covid-19.

“Itu yang melaporkan kepada kami. Atau ada juga yang ketahuan, kemudian baru mengakui kepada kami adanya klaster Covid-19 di pabriknya,” ungkapnya.

Padahal, ujar Suroto, dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 dan Surat Edaran Bupati Karawang, perusahaan wajib melapor jika ada pekerjaan yang terpapar maupun dalam penanganan.

“Selain mengatur 50 persen pekerja saat pandemi dalam satu sif, juga harus melaporkan 1×24 jam ketika ada yang terpapar dan bagaimana penanganannya,” kata dia.

Sayangnya, kata dia, banyak perusahaan di Karawang yang menutupi data Covid-19 di pabriknya. Hal ini disinyalir menjadi salah satu penyebab kasus Covid-19 di Karawang tinggi.(Agus)

This Article Was Written By

Karawang sinawang

Leave a Comment