Ormas Dan LSM Tidak Terdaftar Di Kesbangpol Bakal Di Tindak

Advertisements
Advertisements

Cilacap- ZonadinamikaNews.com. Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap Bidang Pemerintahan Dan Hukum melaksanakan agenda Peninjaun Kerja di Kecamatan Nusawungu , Pada Kamis (18-2-2021)hari ini.

Saat Rombongan PK Komisi A DPRD Cilacap tiba di lokasi ,rombongan di terima Camat Nusawungu

Dalam agenda Peninjuan Kerja kali ini di Kecamatan Nusawungu, langsung dipimpin Ketua Komisi A , Mitra Patriasmoro,SE di dampingi Edi Purwanto (Wakil Ketua Komisi A), H. Ismail Al Hamidi,MSi (Sekretaris ), Dan Sri Paryani, Minto, SH, Nasun, S.Sos, serta Suyatno, SH ( masing masing Anggota Komisi ).

Hadir seluruh unsur Forkopincam Nusawungu dan Kepala Kesbangpol, unsur Satpol PP Kabupaten Cilacap dan para kades se-kecamatan Nusawungu, dengan peserta sedikitnya Perwakilan peserta dari unsur Ormas dan LSM meliputi Pemuda Pancasila, Pemuda NU, dan lain lain

Kegiatan PK di awali dengan sambutan Camat Nusawungu Agus Supriyono, S.Sos., M.Si. Acara Peninjauan Kerja Komisi A DPRD Cilacap itu berlangsung di Pendopo kantor Kecamatan.

Selepas Sambutan Agus Supriyono, S.Sos., M.Si, Camat Nusawungu

dilanjutkan pokok inti kegiatan Komisi A DPRD Cilacap dalam melaksanakan kegiatan PK di Kecamatan Nusawungu , agenda acara PK itu, di pandu H.Ismail Al Hamidi,MSi (Sekretaris Komisi A ) dari Fraksi PKB

Saat acara sambutan perdana di berikan Kepada Minto,SH Anggota Komisi A DPRD Cilacap fraksi partai Nasdem

Minto Menjelaskan,”Komisi A DPRD Cilacap yang membidangi Pemerintahan dan Hukum mengingatkan Kepada Ormas dan Lsm Yang Beroperasi di Wilayah Kabupaten Cilacap

dalam menjalan tugas dilapangan agar bisa menjaga koridor koridor aturan yang berlaku, kata minto

kata dia lagi , “ Jangan Sampai Ormas dan Lsm Keluar dari garis garis yang telah di tetapkan dalam Aturan AD ART yang di miliki

sehingga kapasitas sebagai ormas dan Lsm dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, tidak bertindak seolah olah seperti melebihi aparat penegak hukum

Sebab dalam melaksanakan kegiatan di lapangan baik ormas dan Lsm sudah ada aturan ketentuan yang di atur dalam Undang Undang Keormasan dan Kelembagaan seperti Lsm,” Terang minto

sebagai salah satu contoh, terang dia lagi , “ Ormas dan Lsm dilarang melakukan investivigasi untuk memperoleh sebuah data dengan meminta data data ke kantor desa dan instansi Pemerintahan lainnya,

sebab apa, kata minto,” kewenangan melakukan investivigasi adalah kewenangan yang di miliki oleh Aparat Penegak hukum, Bukan Kewenangan ormas dan Lsm.

Jika ada ormas dan Lsm yang beroperasi di wilayah kabupaten Cilacap untuk meminta data kedesa desa yang keterkaitan dengan kegiatan investivigasi yang di lakukan oleh ormas dan Lsm

Maka Komisi A DPRD Cilacap menghimbau, kepada seluruh para kepala Desa yang ada di Kecamatan nusawungu untuk tidak memberikan data selembar pun kepada ormas dan Lsm tersebut,

Karena kewenangan investivigasi adalah kewenagan penegak hukum. Tegas minto

Lanjut Minto lagi,” Ia berharap kepada para Ormas dan Lsm di kabupaten cilacap khususnya yang ada di kecamatan nusawungu di minta terus saling bekerja sama dengan Kepala desa dalam memajukan pembangunan di daerahnya masing masing

Dia Mengingatkan,” Jangan sampai Ormas dan Lsm justru menakuti nakuti para kepala Desa Sehingga kepala desa merasa ketakutan dalam melaksanakan pembangunan, pada akhirnya enggan menyerap anggaran yang sudah diberikan oleh Pemerintah.

Dan Jika dilapangan ada Ormas dan Lsm yang beroperasi di wilayah kabupaten Cilacap, dan tidak memliki ijin dan belum terdaftar di Kantor Badan Kesbangpol , dan dalam aktifitas kegiatannya cenderung mencari-cari kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa maupun sekolahan serta pelaksanaan proyek di Desa Desa

Maka Kedepan Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap selaku pemangku kebijakan sepakat akan melakukan mengambil sikap. Baik sangsi dan lain sebagainya ,tegas dia dalam Pembinaan Ormas dan LSM di Pendopo Kecamatan Nusawungu.

Selanjutnya Edi Purwanto yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Cilacap dalam arahannya antara lain menjelaskan Ormas dan LSM saat ini sedang menjadi tranding topik menyusul dihapus nya sajah satu Ormas besar secara nasional.

Ormas dan LSM di harap harus terus berinovasi dalam turut memajukan pembangunan di wilayah Desa masing masing

isu oknum ormas dan LSM yang cenderung mencari-cari kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa maupun sekolahan, serta pelaksanaan proyek di daerah.

Kedepan di harap Jangan sampai terjadi kabupaten cilacap, kalau itu ada harus di tindak tegas oleh pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap selaku pemangku kebijakan.

Justru Ormas dan LSM harus bersinergi dengan pemerintah dan semua pihak dalam menjalankan peran dan fungsi nya, ajak Edi.

Hal itu juga di sampaikan, Mitra Patriasmoro Ketua Komisi A DPRD Cilacap , Agar ormas dan Lsm membantu pemerintah dalam membangun bersama sama bukan menakuti nakuti para kepala desa, kepala sekolah dan penyelenggaran pemerintah lain.

Saya tegaskan kata, Mitra ,” Ormas dan Lsm di larang melakukan Investigasi untuk meminta data, sebab Investivigasi adalah kewenangan aparat penegak hukum.kades di larang memberikan data selembar pun kepada ormas dan Lsm.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Cilacap, Drs. Sadmoko Dabardono. MSi, antara lain menyampaikan tugas pokok dan fungsi serta Peran Serta Ormas dan LSM dalam Pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Peran ormas dan LSM tetap pada koridor sesuai Tujuan, AD/ART lembaga atau organisasi maupun aturan hukum

Sedangkan pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembinaan diharapkan mampu mengelola keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan antara hak kebebasan berorganisasi dan kewajiban-kewajiban dalam berorganisasi sebagaimana diatur konstitusi UUD 1945.

Namun Sadmoko menegaskan, terhadap ormas dan LSM yang didapat melakukan penyimpangan seperti melakukan kegiatan yang menjadi tugas penyidikan maupun penyelidikan aparat hukum (Kepolisian maupun Kejaksaan/Pengadilan), maka dapat saja dilakukan pembekuan perizinan dan kelembagaannya.

Sebelum doa penutup, acara dialog, seputar persoalan yang mengemuka di Nusawungu dikupas dalam 2 sesi pertanyaan dari para kades baik Permasalah pupuk bersubsidi, RTLH, Ijin Pengeringan, Batas usia pemuda dalam organisasi, Dan lain lain

selepas Peninjauan kerja Berakhir , Suyatno,SH Anggota Komisi A DPRD Cilacap, mengatakan Kedatangan Komisi A DPRD Cilacap dalam peninjauan kerja di setiap kecamatan yang pada hari ini kamis (18-2-2021 ) di Kecamatan Nusawungu.

tidak lain Hanya untuk melakukan Pembinaan Kepada Ormas dan Lsm agar dalam melaksanakan organisasi bisa berjalan sesuai dengan tupoksi sebagaimana dalam aturan yang telah di atur.

“kami mengajak Ormas dan LSM agar dapat menghimpun potensi di masyarakat dalam mengatasi persoalan yg terjadi dengan membangun komunikasi dan koordinasi dengan baik, bersama aparatur setempat, kabupaten, propinsi dan pusat,” Ucapnya

Pamungkas Tohirin Kepala Desa Klumprit, mengucapkan terima kasih atas kegiatan Peninjauan Kerja Komisi A DPRD Cilacap di Kecamatan Nusawungu

 

Apa yang telah di sampaikan oleh Komisi A dan Bakesbangpol Cilacap Kabupaten Cilacap akan menjadi ilmu dan pemahaman yang sangat berharga, khusus nya bagi para kepala Desa di wilayah kecamatan Nusawungu dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah kedepan.

Tak lupa juga tohirin berharap, untuk mempercepat pembangunan di wilayah kecamatan Nusawungu, kiranya DPRD Cilacap juga bisa membantu untuk bisa memperjuangkan anggaran Aspirasi nya yang masing masing Desa di wilayah Kecamatan Nusawungu secara merata menerima Rp 200 juta , “ Pungkas Tohirin , Kepala Desa Klumprit mengakhiri penjelasanya.

(Rudianto)

This Article Was Written By

Karawang sinawang

Leave a Comment