Organisasi Kepemudaan Nyatakan Sikap Tolak Keras Aktivitas PT SMGP.

Advertisements
Advertisements

Madina-KarawangSinawang.com.Terkesan menyampingkan proses hukum yang sedang ditangani pihak kepolisian, sejumlah elemen organisasi kepemudaan menyatakan sikap menolak keras aktivitas PT SMGP. Yang sudah menewaskan 5 warga desa sibanggor Julu akhir akhir ini.

Elemen kepemudaan itu menyebut diri GLOKM (Gabungan Lintas Organisasi Kepemudaan Mandailing Natal).
Mereka menggelar jumpa pers di Urban Cafe Pidoli, Kecamatan Panyabungan, Madina pada, Jumat (26/2-2021).

GLOKM meminta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) meninjau kembali terhadap izin operasional yang sudah diberikan kepada PT SMGP.

Pasalnya hingga saat ini proses penyelidikan dan penetapan tersangka belum selesai.
Perlu dibekukan kembali sampai selesai penyelidikan dan penyidikan.

Karena itu GLOKM menyatakan untuk sementara menolak segala aktivitas PT. SMGP  sebelum proses penyelidikan selesai secara hukum.

Ikut dalam jumpa pers ini di antaranya: Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia ( AMPI) Basara Alwashliyah, Ikatan Pelajar Madina (IPM), sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerhati lingkungan hidup dan kehutanan, Taruna Merah Putih, Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Madina, YP&MPR, dan Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) Madina.

Dalam jumpa pers itu,
Deddy Jackson selaku Ketua  AMPI Rayon Panyabungan Kota dan perwakilan GLOKM menyampaikan pernyataan sikap:

Pertama, mengapresiasi terbentuk nya panitia khusus (pansus) PT SMGP DPRD Madina.
Pansus ini diharapkan bekerja profesional dengan mengedepankan kepentingan rakyat serta penuntasan secara adil.

Kedua, GLOKM memohon agar izin operasional wellped Roburan Sampuraga yang diberikan pihak Kementerian ESDM dibekukan untuk sementara sebab keputusan tersebut dinilai terlalu dini. Belum melalui kajian yang matang.

Ketiga, GLOKM berharap ada audit secara menyeluruh mengenai kegiatan HSE (health, safety, environment) atau juga yang dikenal sebutan K-3 (kesehatan, keselamatan dan keamanan lingkungan) terhadap seluruh aktivitas PT SMGP/KS ORKA.

Keempat, terkait beroperasinya kembali PT SMGP, GLOKM meminta dipertimbangkan aspek hukum atas proses kasus ini karena masih dalam penyelidikan Poldasu.

Kelima, hendaknya pihak-pihak terkait menghargai dan menunggu suara masyarakat Madina yang sedang berproses dalam pansus PT SMGP di dewan.

Seterusnya GLOKM minta pihak kepolisian melakukan penyelidikan secara intens hingga tuntas terhadap pihak PT SMGP sebagai wujud tanggung jawab dalam kerja.

Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasa disebut juga kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan.

Pasal 359 KUHP disebutkan, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

(Saepul)

This Article Was Written By

Karawang sinawang

Leave a Comment