Pemberian Izin Operasi Kembali PT SMGP Dinilai Terburu-buru

Advertisements
Advertisements

Madina-zonadinamikanews.com.
Izin untuk aktivitas pengoperasian kembali PT SMGP di Mandailing Natal, yang banyak menuai protes dan kecaman dari sejumlah masyarakat dan dinilai terburu-buru.

Pasalnya, Izin dari Kementerian ESDM dinilai terlalu cepat dan di atur sendiri, suatu kebijakan yang tidak patut atau tidak berpihak kepada kepentingan Masyarakat Madina.

Bahkan pengoperasian secara terbatas PT SMGP diduga kuat telah melanggar standar dan aturan baku yang berlaku sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2017.

Hal tersebut ditegaskan Kader AMPI MADINA (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Kabupaten Mandailing Natal ), Muliya Harisandi.
Pernyataan Muliya Harisandi ini merujuk persetujuan Kementerian ESDM Republik Indonesia melalui surat nomor T348/EK.04/DEP.T/2021 tertanggal 19 Februari 2021, yakni pengoperasian PLTP WKP Sorik Marapi Unit 1 (45 MW) Roburan Sampuraga.

“Kami menilai izin pengoperasian kembali PT SMGP banyak masalah dan kontroversi”

Dijelaskan Muliya yang juga Wakil Sekretaris DPD AMPI Kabupaten Madina bahwa investigasi menyeluruh dan hasil audit secara internal atau konsultan independent yang lebih mendalam, detail dan menyeluruh yang pernah dijanjikan oleh Kementerian ESDM pasca insiden gas maut H2S itu sangat ditunggu oleh publik, tetapi ternyata hasil akhir dari kajian audit yang utuh itu belum juga dirilis oleh Kementerian ESDM.

“Hasil audit yang konprehensif belum dirilis secara transparan oleh Kementerian ESDM, padahal udah lebih satu bulan pasca tragedi naas tersebut.

Konon lagi kita bicara terkait sanksi tegas atas pelanggaran berat SOP dan mal operasional PT SMGP. Tetapi kenapa tiba-tiba udah diberi izin untuk beroperasi lagi? Ada apa ini. Hal ini sangat aneh dan mengagetkan publik. Terkesan ada praktek mal administrasi atau konspirasi elitis untuk “tancap gas” agar PT SMGP cepat beroperasi kembali” ujar Muliya

Ditambahkan juga, hasil audit menyeluruh dari Kementerian ESDM ini menjadi salah satu indikator layak tidaknya sebuah PLTP beroperasi kembali dan bukan suatu hal yang tabu untuk diketahui publik.

“Kita terus mendesak kementerian ESDM untuk mempublis hasil audit yang global terkait PT SMGP secara transparan. Baik dokumen izin, teknis, sosial, amdal/lingkungan, K3 dan lain lain. Sehingga hasil audit ini menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah pusat dalam mengambil keputusan”

Ditegaskan Muliya bahwa sebelum adanya sanksi tegas kepada PT SMGP serta belum adanya garansi bahwa PT SMGP telah menerapkan secara konsekwen seluruh rekomendasi (12 Point) hasil investigasi ESDM, maka penolakan atas beroperasinya PT SMGP adalah sebuah keniscayaan.

“Kita mengigatkan kepada kementerian ESDM bahwa nyawa dan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, ketimbang investasi berkedok kesejahteraan segelintir orang” tegas Muliya

5 warga Sibanggor Julu tewas dan puluhan dilarikan ke rumah sakit dalam tragedi keracunan akibat zat H2S yang keluar dari sumur SMP-T02 untuk komisioning PLTP Sorik Marapi Unit II oleh pihak PT SMGP pada 25 Januari 2021 di Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumut.

Dan sejak Jum’at (26/2/2021) lalu pihak PT SMGP telah melakukan kembali aktivitas.

(Saepul)

 

This Article Was Written By

Karawang sinawang

Leave a Comment