Kepsek SDN No.101107 Aek Libung Sayurmatinggi Luruskan Pemberitaan di Media

Advertisements
Advertisements

Sayurmatinggi-KarawangSinawang.com.Munculnya pemberitaan miring yang dialamatkan pada  kepala Sekolah SD Negeri No. 101107 Aek Libung Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, yang menuding telah melakukan kutipan pada tenaga honorer,sungguh sangat tendesius seakan-akan berita pesanan, sehingga sangat memojokkan dan berusaha merusak citra sekolah SD Negeri No. 101107 Aek Libung.

Setidaknya ada dua media online dengan waktu hampir bersamaan bersama-sama menerbitkan dengan tudingan bahwa kepala sekolah melakukan hal-hal yang merugikan tenaga honorer dan juga para anak didik.

Dan sangat disayangkan pula, pihak sekolah SD Negeri No. 101107 Aek Libung telah melakukan hak jawab atau koreksi pada redaksi yang memuat berita tersebut, tapi tidak dilayani atau tidak diterbitkan, sehingga ada kesan yang mencurigakan, padahal menerbitkan hak jawab atau koreksi atas pemberitaan sudah di atur jelas dalam Undang-Undang no.40 tahun 1999 tentang pers.

Dalam pasal Pasal 5 ditegaskan, Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.Pers wajib melayani Hak Jawab.Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Timbul pertanyaan kami, apakah rekan kita dari media yang membuat berita miring ke tidak paham atas UU tersebut? atau hanya bisa mengoreksi orang lain tanpa menjalankan hak dan kewajibannya sesuai UU tersebut? Karena hak jawab yang kami kirim hingga saat ini tidak mereka terbitkan.

Demikian di keluhkan oleh Rosina Siregar, S.Pd selaku kepala Sekolah SD Negeri No. 101107 Aek Libung Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, saat berbincang-bincang dengan media ini.

Rosina Siregar, S.Pd menjelaskan, dalam pemberitaan tersebut, sekolahnya dituding melakukan pungutan liar Dalam penerbitan NUPTK guru honorer pada tahun 2019,Pungli penerbitan SK tahun 2018 sebesar Rp.120.000 per orang dan SK tahun 2020 sebesar Rp 50.000 per orang para guru honorer, Penyaluran buku tematik kurikulum tahun 2013, khususnya tema 5 untuk kelas 3 kekurangan belasan buku selama kurang lebih satu tahun yang mengakibatkan kurang efektifnya proses belajar mengajar daring para siswa dan siswi dirumah.Bahkan disebut kurang perhatian terhadap sarana dan prasarana sekolah, atas rusaknya pintu kelas 3 dan pintu kelas 6.

Ya karena media yang memberikan tidak melaksanakan Undang-Undang no.40 tahun 1999 tentang pers.Dalam pasal Pasal 5 ditegaskan, Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.Pers wajib melayani Hak Jawab.Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Kepada bapak yang juga wartawan kami jelaskan, bahwa kami sebagai Tenaga Pendidik ( Guru Honor Sekolah ) sangat menyayangkan pemberitaan yang terkesan sepihak, sebagai Kepala Sekolah merasa sangat dirugikan dan dapat mencemarkan nama baik para Tenaga Pendidik juga kepala Sekolah khususnya Citra SD Negeri No. 101107 Aek Libung Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

“Saya selaku Kepala Sekolah Merasa Keberatan atas isi pemberitaan yang hanya sepihak tanpa ada komfirmasi, dimana isi berita yang merugikan nama baik saya selaku kepala sekolah dan juga Citra dari sekolah” tegas Rosina Siregar, S.Pd.

Rosina Siregar, S.Pd lebih jauh menjelaskan, tudingan akan penerbitan NUPTK, saya selaku kepala sekolah mengadakan (melakukan) pengutipan sebesar Rp. 350.000/Guru Honor Sekolah dengan dalil diberikan untuk Dinas memuluskan NUPTK, hal tersebut tidak benar sama sekali tercantum surat pernyataan guru honor yang ada disekolah sebanyak 7 orang menyatan tidak ada kutipan seperti dalam pemberitaan.

Lebih sadis lagi,saya dikatakan kata ancaman pada guru honor tersebut, tidak akan  diberdayakan, jika tidak mau membayar, ini benar-benar diluar nalar pikiran orang sehat, dan sangat tidak mungkin saya melontarkan kata-kata jahat begitu.

Yang sebenarnya, adalah saya selaku kepala sekolah memberitahukan kepada guru honor sekolah yang boleh mengajar adalah guru yang memiliki NUPTK, hal itu sesuai dengan Permendikbud No. 8 tahun 2020 tentang petunjuk tehknik BOS reguler, dimana pembayaran gaji guru honor sekolah dari BOS harus memiliki NUPTK, tetapi karena pada saat sekarang negara kita sedang dilanda COVID 19 maka ketentuan tersebut sudah tidak diberlakukan lagi.

Rosina Siregar, S.Pd mengatakan, terkait  pintu Kelas 6 yang rusak itu tidak benar tidak ditanggapi, namun saya selaku kepala sekolah setelah ada laporan dari guru kelas 6 Nurmaya Sari, S. Pd langsung saya cek dimana karena kayunya sudah kropos maka engsel pintu tersebut lepas, walaupun belum dianggarkan tetapi saya berusaha telah membuatkan Konsen Pintunya, karena tukan bukan mesin, dan tidak siap dalam mengerjakan dalam satu hari. (Tim)

This Article Was Written By

Karawang sinawang

Leave a Comment